KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution menilai akuntabilitas lembaga Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), di bidang cost recovery membuat penggunaan anggaran tersebut tidak wajar.
“Kalau dikatakan ada indikasi ketidakwajaran. Ya. Oleh karena itu. saya minta koreksi.” kata Anwar seusai penyampaian peer review dan hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK RI oleh BPK Belanda, di Jakarta. Kamis (20/8).
Cost Recovery adalah biaya operasi yang dikeluarkan kontraktor minyak dan gas dalam hal ini pihak swasta yang selanjutnya akan diganti pemerintah setelah produksinya berjalan.
Menurut Anwar, penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut sangat tidak transparan sehingga laporan keuangan lembaga terse-but selalu mendapat opini tidak wajar atau disclaimer.
“Kalau (kegiatan) itu semua dihitung sebagai cost, lalu kita dapat apa? Rakyat dapat apa?” tanya Anwar seraya menambahkan lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga yang mendapatkan alokasi dana cukup besar dari pemerintah setiap tahunnya.
Ia menghimbau pihak BP Migas dapat saja mempekerjakan ataupun menyewa akuntan yang kredibel agar sistem pengeluaran anggaran dalam laporan keuangan
“Apakah BP Migas punya orang-orang yang ahli perpajakan, dan apa mereka juga punya orang yang tahu bagaimana praktek pengelolaan migas di negara lain.” ungkap Anwar.
Karena itu. pihak BPK akan segera melakukan koordinasi dengan Dirjen Pajak Departemen Keuang-an untuk sesegera mungkin dapat memeriksa lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan dalam kegiatan cosi recovery. “Saya harap sebelum masa jabatan saya berakhir.” katanya.
Berkualitas
Badan Pemeriksa Keuangan Belanda atau Algemene Rekenkamer (ARK) akhirnya menilai BPK RI merupakan lembaga/instansi negara yang berkualitas dengan pengendalian mutu pemeriksaan yang transparan dan akuntabel, setelah mereka melakukan audit selama enam bulan.
Anwar Nasution mengatakan hasil peer review oleh ARK menunjukan hasil po-sitifatas pengendalian mutu pemeriksaan, bahkan laporan keuangan BPK RI 2008 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperiksa sebelumnya oleh KAP Wisnu B Soewito yang ditunjuk DPR.
“Hal ini menunjukan BPK RI tidak saja memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 15/2006 tentang BPK dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) namun juga memberikan keyakinan yang memadai kepada pemangku kepentingan atas kualitas kerja dan akuntabilitas BPK RI.” jelas Anwar.
Menurutnya, hasil pemeriksaan yang positif ini merupakan bukti pemenuhan motto BPK RI untuk menjadi contoh dan teladan bagi instansi Iain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Pihaknya akan menindak -lanjuti rekomendasi ARK antara lain, menyusun rencana aksi dalam dua bulan yang akan dikomunikasikan dengan ARK dan DPR RI. rencana strategis BPK RI setelah 2010 akan mencakup strategi implementasiterkini, serta rekomendasi ARK akan digabungkan dengan program reformasi birokrasi sebagai bagian dari reformasi Indonesia.
BPK RI juga akan mempersiapkan program pemantapan pada anggota BPK periode 2009-2014 tentang hasil review dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya,” kata Anwar lagi.
Sementara itu. Presiden ARK. Saskia J Stuiveling. mengatakan BPK RI telah memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia serta telah mengubah organisasi pemeriksa yang modern dengan staf berkualitas.
“Kami yakin kondisi ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, semoga saran-saran kami bermanfaat untuk peningkatan lebih lanjut terhadap fungi BPK RI.” kata Saskia.
Hasil review dari ARK antara lain, mandat BPK RI yang jelas, positif dan Independensi sesuai UUD 1945 serta pemeriksaan BPK telah sesuai dengan standar, pedoman dan praktik terbaik internasional.
Tantangan BPK lainnya meliputi masih adanya pembatasan akses pemeriksaan terkait dengan penerimaan pajak dan proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri, masih lemahnya penatausahaan dan pengelolaan keuangan, aset dan pinjaman negara serta masih terjadinya korupsi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.
ARK juga merekomendasikan perhatian penuh melalui komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah, menteri keuangan. DPR. dan pemberi pinjaman, mengembangkan strategi bersama antara pemerintah dan DPR.
*Pelita