JAKARTA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menganugerahkan penghargaan kepada 17 departemen-/lembaga dan empat pemda untuk dua kategori penghargaan dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara.
Pada kategori pertama yaitu penghargaan BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2007 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), diberikan kepada 14 departemen/lembaga dan empat pemda.
Adapun departemen/lembaga yang mendapat penghargaan itu adalah Kementerian Negara BUMN, Badan Intelijen Negara, Dewan Ketahanan Nasional. Lembaga Administrasi Negara. Kementerian Perumahan Rakyat, Lembaga Ketahanan Nasional, Mahkamah Konstitusi, PPATK, BRR NAD-Nias, DPD, Komisi Yudisial, Lembaga Penjaminan Simpanan, KPK, dan Bank Indonesia.
Empat pemda yang mendapat penghargaan BPK adalah Provinsi Gorontalo, Kota Tangerang, Kota Banjar, dan Kabupaten Aceh Tengah.
Untuk kategori kedua vaitu penghargaan BPK atas upaya pencapaian pelaporan keuangan yang baik TA 2007.
Penghargaan ini diberikan kepada tiga departemen, yakni Departemen Perindustrian, Departemen Sosial, dan Departemen Pertahanan. Penghargaan dengan kategori ini juga diberikan kepada satu pemerintahan daerah yaitu Kota Tangerang.
Kategori penghargaan BPK untuk laporan keuangan TA 2007 dengan opini WTP didasarkan pada kriteria bahwa institusi pemerintah sebagai pengguna anggaran telah mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan TA 2007.
Sedangkan untuk kategori penghargaan BPK atas upaya pencapaian pelaporan keuangan yang baik TA 2007 diberikan kepada institusi pe-merintah yang telah berupaya mencapai pelaporan keuangan yang baik.
Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan pemberian penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivator dilakukannya perbaikan tata kelola keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kepada saudara-saudara [institusi pemerintah] yang belum mendapat penghargaan BPK pada tahun ini, semoga pada tahun mendatang akan terangsang untuk memperbaiki tata kelola keuangannya,” jelasnya dalam acara penganugerahan penghargaan di Gedung BPK, kemarin.
Anwar menuturkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara penting dilakukan. Keterbukaan ini merupakan fondasi utama terciptanya good governance sebagai prasyarat mutlak dalam demokrasi politik dan ekonomi yang sesungguhnya.