Jakarta – Laporan keuangan departemen yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2006 ada 11 departemen, 2007 naik jadi 18 departemen, dan 2008 meningkat dua kali lipat menjadi 37 departemen.
Peningkatan bukan hanya terjadi pada lembaga yang baru atau lembaga yang kecil, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Intelijen Negara (BIN), tetapi departemen dan lembaga yang besar, seperti Departemen Perindustrian.
“Laporan keuangan Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, dan berbagai departemen lain yang besar-besar juga sudah banyak sekali perbaikan,” kata Ketua BPK Anwar Nasutionseusai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Rabu (12/8).
Sekarang, sambung Anwar, sudah hampir seluruh instansi pemerintah dan pusat telah menyerahkan manajemen rep-resentator kepada BPK dan membuat rencana aksinya sendiri, tujuannya agar opini pemeriksaan BPK bisa meningkat. Di antaranya yang paling menonjol adalah TNI dan Polri. Mereka datang ke BPK minta dibimbing cara memperbaiki sistem keuangan.
“Saya percaya dalam masa 3-4 tahun pertama masa pemerintahan Yudhoyono yang kedua, mulai dari pusat sampai daerah, sudah mendapatkan opini pemeriksaan WTP,” katanya.
Anwar mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menertibkan rekening liar dan inventarisasi aset negara dan melakukan modernisasi sistem pembukuan agar seluruh keuangan negara di seluruh Indonesia diketahui Menkeu selaku bendahara umum negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merangkap PU Menko Perekonomian menambahkan, Presiden Yudhoyono berharap perbaikan pengelolaan keuangan negara berujung pada peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
“Presiden juga berharap ketepatan alokasi dalam mencapai sasaran, bagaimana sumber daya pemerintah di masing-masing kementerian sedapat mungkin diperbaiki dalam strategi penggunaannya,” katanya,
*Sinar Harapan