JAKARTA-Sebanyak 15 negara mengikuti pertemuan ke-3 International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAD Working Group on Fights Against International Money Laundering dan Corruption (WG on FAIMLAC), yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,(BPK) RI di Jakarta, pada 15-16 Juli 2009.
Pertemuan itu ditujukan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan metodologi dalam meningkatkan pandangan terhadap dana sektor publik dan entitas sebagai bagian dari upaya memerangi pencucian uang internasional dan korupsi.
“Pemberantasan pencucian uang dan korupsi memerlukan strategi yang tepat dari masing-masing negara. Hal ini diyakini terkait penyebaran pemahaman tentang pencucian uang dan korupsi sebagai musuh bersama dan bagian dari kompleksitas kejahatan transnasional,” kata Ketua BPK RI Anwar Nasution, di Jakarta, Rabu (15/7).
Anwar menambahkan, pihaknya siap mengambil enam inisiatif untuk mempercepat reformasi fiskal sebagai langkah strategis melawan korupsi di Indonesia. Pertama, mewajibkan semua terperiksa menyerahkan management representative letter (RPL). Kedua, mendorong perwujudan sistem pembukuan keuangan negara yang terpadu. Ketiga,, meminta terperiksa untuk menyusun rencana aksi guna meningkatkan opini atas laporan keuangan.
Keempat, menyarankan kepada pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja yang berpendidikan akuntansi guna mengatasi kelangkaan SDM. Kelima, mendorong perombakan struktural Badan Layanan Umum, BUMN, dan BUMD agar lebih mandiri dan korporatis. Keenam, menyarankan kepada lembaga perwakilan untuk membentuk Panitia Akuntabilitas Publik (PAP).
Sementara itu, perwakilan lembaga pemeriksa dari 15 negara itu terdiri atas Kolombia, Ekuador, Jerman, Indonesia, Lesotho, Mesir, Meksiko, Inggris, Amerika Serikat, Peru, Papua Nugini, dan Rusia, serta tiga negara yang bertindak sebagai observer, yaitu Malaysia, Irak, dan Polandia,
*Investor Daily Indonesia