Wujudkan Sinergi Audit, BPK dan SAO Lao Gelar Diskusi Bilateral dan Sepakati Rencana Aksi

JAKARTA, Humas BPK – State Audit Organization (SAO) Lao PDR melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Rabu (4/12), untuk memperkuat hubungan bilateral dan berbagi pengalaman dalam tata kelola keuangan negara. Kunjungan delegasi yang dipimpin oleh Presiden SAO Lao Mr. Viengthavisone Thephachanh diterima oleh Ketua BPK Isma Yatun, dan Wakil Ketua BPK Budi Prijono, didampingi Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara R. Yudi Ramdan Budiman, dan Inspektur Utama Suwarni Dyah Setyaningsih.

Dalam kegiatan courtesy call antara kedua pimpinan institusi, Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang telah terjalin antara kedua lembaga sejak penandatanganan memorandum of understanding (MoU) pada tahun 2015. Ia juga mengungkapkan terima kasih atas dukungan SAO Lao terhadap pencalonan BPK sebagai anggota Dewan Auditor PBB untuk periode 2026-2032.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari SAO Lao terhadap pencalonan BPK sebagai anggota Dewan Auditor PBB. Dukungan ini mencerminkan hubungan erat dan saling percaya yang telah kita bangun selama bertahun-tahun,” ujar Isma Yatun.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BPK dan Presiden SAO Lao juga menandatangani rencana aksi kerja sama bilateral untuk periode 2025-2026, yang mencakup pertukaran keahlian, pelatihan, dan seminar bersama.

Rangkaian kunjungan SAO Lao ke BPK dilengkapi dengan diskusi bilateral dalam tiga topik yang dilakukan pada tanggal 4 dan 6 Desember 2024 di kantor pusat BPK di Jakarta dan BPK Perwakilan Provinsi Bali. Ketiga topik meliputi peran Supreme Audit Institution (SAI) dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pengendalian mutu dan penjaminan mutu audit yang dilakukan oleh kedua SAI, dan audit pemerintahan daerah.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah maju dalam mempererat kerja sama antara BPK dan SAO Lao, serta mendorong peningkatan kapasitas kedua lembaga dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.