NEW YORK, Humas BPK – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono, menghadiri United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development dan High-Level Segment (UN HLPF-HLS on SDGs) 2023 di Markas Besar PBB, New York, Senin (17/7). Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) itu, Wakil Ketua BPK menjadi bagian delegasi Indonesia.
HLPF 2023 diselenggarakan selama empat hari (17 sd 20 Juli) dan mengangkat tema “Accelerating the recovery from the coronavirus disease (COVID-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels“.
Hari pertama dalam agenda event flagship Indonesia dengan tema “Driving changes at the local level: Innovative approaches to localize the SDG – Experiences, Challenges and the Way Forward“, Wakil Ketua BPK menyampaikan special statement mengenai arti penting dan peran BPK dalam mengawal pelaksanaan SDGs di level nasional dan daerah di Indonesia sejalan dengan empat pendekatan INTOSAI, yaitu i) Menilai kesiapan pemerintah dalam penerapan SDGs; ii) Melaksanakan audit implementasi SDGs; iii) Berkontribusi dalam implementasi SDGs 16, dan iv) Menjadi model dalam transparansi dan akuntabilitas dalam operasional internal.
Selanjutnya, dari sisi kegiatan non pemeriksaan, BPK telah melaksanakan reviu VNR, mempublikasikan laporan keberlanjutan, menginisiasi berdirinya forum lembaga pemeriksa negara-negara anggota G20 (SAI20), dan membentuk Unit Sentral Koordinasi SDGs.
Pada hari kedua, dalam agenda Messages from the Regions (Dialogue), Wakil Ketua BPK memberikan intervensi tentang pentingnya peningkatan kualitas data. Menurutnya, dengan data yang berkualitas, maka keputusan dapat diambil berdasarkan bukti yang valid, sehingga dalam implementasinya akan memberikan dampak yang optimal dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa pencapaian target SDGs 2030 menjadi sangat menantang dengan adanya tren yang off-track. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya transformasi dan kerja sama yang baik antar para pihak. Sebagai contoh, untuk implementasi SDG 6, Indonesia meyakini bahwa hanya dengan upaya yang terfokus dan dibarengi dengan adanya kolaborasi, maka capaian SDG 6 untuk ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi semua akan dapat tercapai di 2030.
Kegiatan HLPF 2023 ini akan menjadi pre-summit untuk mempersiapkan SDG Summit yang akan diselenggarakan pada September 2023. Forum ini akan menanggapi dampak dari berbagai krisis yang saling terkait yang dihadapi dunia dan diharapkan dapat menyalakan kembali harapan, optimisme, dan antusiasme untuk 2030 Agenda for Sustainable Development.
Pada kegiatan HLPF ini Wakil Ketua BPK didampingi delegasi BPK, yaitu Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Renvaja), Bernardus Dwita Pradana, Kepala Sub Auditoriat VII.A.1, Tjokorda Gde Budi Kusuma, dan Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga, Fransiskus Heriyanto Harum.