Pada 9 dan 10 Juni 2009, Ketua BPK, Anwar Nasution menyerahkan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008 kepada DPR RI dan DPD. BPK memberikan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) atas LKPP tahun 2008. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2008 yang diserahkan dalam Rapat Paripurna DPR dan DPD menunjukkan bahwa perbaikan sistem keuangan negara belum terjadi secara menyeluruh pada semua Departemen/Lembaga Negara. Selain Penyerahan LHP atas LKPP tahun 2008, BPK juga melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara BPK dan DPD tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Dalam Laporannya kepada DPR dan DPD, Ketua BPK menyampaikan kemajuan signifikan opini atas laporan kementerian/lembaga dari 2006 hingga 2008. Kementerian/Lembaga Negara yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat dari 7 pada 2006, menjadi 16 pada 2007, dan 34 pada 2008. Terdapat perkembangan opini Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pada Kementerian/Lembaga Negara besar yaitu Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan, Departemen Pertanian, dan Departemen Perdagangan. Ketua BPK juga berharap agar Pemerintah dan Lembaga Perwakilan dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. “Semoga hasil pemeriksaan atas LKPP ini dapat membantu DPR dan DPD dalam menjalankan hak budjetnya untuk mengontrol penerimaan dan pengeluaran Negara serta membantu Lembaga Perwakilan tersebut dalam pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008,” Tambah Ketua.
LHP atas LKPP Tahun 2008 terdiri dari LHP Sistem Pengendalian Intern, LHP Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP, serta laporan tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.
