Senin, 11 Oktober 2010, Ketua BPK RI, Hadi Poernomo didampingi Anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa membuka acara IDI-WGEA Transregional Programme on Environmental Audit in Forestry – Audit Planning Meeting di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta. Acara ini berlangsung mulai 11 s.d. 22 Oktober 2010 dan membahas mengenai rencana pemeriksaan atas pengelolaan hutan oleh masing-masing lembaga pemeriksa yang ikut serta dalam program tersebut.
Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan lembaga pemeriksa dari 15 negara anggota International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI), yaitu Bangladesh, Belize, Bhutan, Botswana, Cina, Indonesia, Kenya, Malaysia, Nepal, Lesotho, Tanzania, Thailand, Uganda, Zambia dan Zimbabwe. “keikutsertaan berbagai Negara dari kawasan Asia, Afrika dan Karibia ini menunjukkan besarnya keinginan untuk meningkatkan kemampuan professional auditor dan institusinya dalam pemeriksaan pengelolaan hutan”, jelas Ketua BPK dalam sambutannya.
Sebagai tuan rumah sekaligus Ketua Tim Kerja Penyusunan Guidance Material on Auditing Forests, BPK membagi pengalaman dan mengajarkan teknik penggunaan metode audit berbasis teknologi yang disebut Geographical Information System (GIS) dan Remote Sensing. Metode audit ini memudahkan auditor untuk memetakan area yang akan difokuskan dalam tahap perencanaan audit serta membantu mengumpulkan dan menganalisis bukti audit sekaligus meningkatkan efektivitas laporannya. Selain itu, seluruh peserta juga diberikan materi mengenai pelaksanaan kegiatan pemeriksaan secara terkoordinasi mulai tahap perencanaan, pemeriksaan lapangan dan pelaporan dengan bimbingan dari Subject Matter Expert dari BPK RI dan Lembaga Pemeriksa Estonia. Sedangkan Training Specialist yang merancang dan memandu Pelaksanaan Program tersebut dari INTOSAI Development Initiatives (IDI) dan BPK RI.
Seperti diketahui, BPK RI telah melaksanakan banyak pemeriksaan pengelolaan hutan antara lain pemeriksaan terkait dengan kegiatan inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, perizinan pemanfaatan hutan, pengawasan kawasan hutan dan penebangan hutan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan hutan sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya banjir, kebakaran hutan dan perubahan iklim.
