JAKARTA, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan workshop “Peran dan Tantangan BUMN Sektor Pertambangan dalam Mewujudkan Ketahanan Energi dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” secara hybrid pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2025. Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber baik dari eksternal maupun internal BPK dan dibuka oleh Anggota VII BPK,Slamet Edy Purnomo, yang hadir secara langsung di Auditorium Kantor Pusat BPK. Workshop ini diselenggarakan sebagai langkah persiapan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik lintas sektor untuk mengawal dan mendukung program pemerintah, khususnya program ketahanan energi dan ketahanan pangan.
Dalam sambutannya, Anggota VII BPK menegaskan bahwa workshop ini menjadi momen penting untuk meningkatkan pemahaman para peserta khususnya pemeriksa BPK, mengenai kebijakan pertambangan dan energi nasional serta memperkaya wawasan mengenai dinamika rantai nilai dari hulu ke hilir di sektor pertambangan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi perbedaan pemahaman tentang tambang antara entitas dan pemeriksa BPK, sehingga rekomendasi dan komunikasi akan berjalan lebih baik.
“Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi antara BUMN, pemerintah, akademisi, dan BPK dalam memperkuat tata kelola, mendorong hilirisasi, serta mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan bagi kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.
Anggota VII BPK menyebutkan bahwa ketahanan energi nasional telah ditetapkan sebagai agenda prioritas pembangunan ke depan. Saat ini indeks ketahanan energi Indonesia berada pada skor 6,6 dan ditargetkan pada tahun 2025 mencapai 6,9. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sektor pertambangan memegang peranan penting dan cukup strategis dalam ketahanan energi bahkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sekitar 10% pada Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, yang sebagian besar dari batubara, lignit, bijih logam, dan mineral lain.
Melalui workshop ini, Anggota VII BPK berharap pemeriksa BPK mampu menilai tata kelola pertambangan, mengawal transisi energi, serta meningkatkan efektivitas hilirisasi sehingga menjadi bekal berharga untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi diri. Dengan demikian, BPK dapat terus mengawal dan mendukung pencapaian ketahanan energi nasional.
“Pada akhirnya, rekomendasi yang dihasilkan BPK diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi tercapainya ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.
Turut hadir di kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VII BPK, Pranoto, Wakil Direktur Utama MIND ID, Dany Amrul Ichdan, Managing Director Stakeholders Management BPI Danantara, Rohan Hafas, serta para pejabat struktural dan fungsional pada Direktorat Jenderal PKN VII BPK.