ihps dprSelasa, 12 Oktober 2010, Ketua BPK RI, Hadi Poernomo menyerahkan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2010 kepada Ketua DPR RI, Marzuki Alie di Gedung DPR, Jakarta. Penyerahan yang dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR ini dihadiri Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota III BPK, Hasan Bisri, Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa, serta Anggota VI BPK, Rizal Djalil dan pejabat eselon I BPK.
Pada kesempatan ini, Ketua BPK mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/Lembaga, dan Pemerintah Daerah, meskipun masih ditemukan sejumlah kelemahan. Perbaikan yang telah dilakukan antara lain di bidang penyusunan sistem akuntansi, teknologi informasi, penyediaan tenaga bidang akuntansi, serta peningkatan sistem pengendalian intern (SPI).
Objek pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2010 berjumlah 528 objek pemeriksaan. Rincian objek pemeriksaan tersebut adalah 437 objek pemeriksaan keuangan, tujuh objek pemeriksaan kinerja, dan 84 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
Total temuan dari 528 objek yang diperiksa BPK adalah sebanyak 10.113 kasus senilai Rp26,12 triliun. Di antara temuan tersebut, terdapat temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.289 kasus dengan nilai Rp9,55 triliun di antaranya senilai Rp93,01 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan.
Sampai dengan Semester I Tahun 2010, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana dan telah disampaikan kepada instansi berwenang adalah 293 kasus senilai Rp31,14 triliun dan USD481.38 juta. Sedangkan untuk Semester I Tahun 2010, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang sebanyak 29 kasus senilai Rp184,00 miliar dan USD8.83 juta. Sejak tahun 2006 kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah secara konsisten telah menunjukkan perbaikan. Oleh karena itu, BPK mengharapkan agar pemerintah secara konsisten melaksanakan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan baik ditingkat pusat maupun daerah.