JAKARTA, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai agenda penting pemeriksaan tematik nasional “Pembangunan Manusia” dengan menggelar kick off meeting di Kantor Pusat BPK, Jumat (1/8). Kegiatan ini dibuka oleh Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, yang menegaskan komitmen BPK untuk mengawal prioritas nasional pembangunan manusia demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Anggota III BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan ini tidak hanya bersifat kepatuhan, tetapi juga menggunakan pendekatan audit berbasis strategis (strategic based audit approach) yang memperhatikan isu-isu strategis dan dampak konkret bagi masyarakat.
Pemeriksaan ini akan berfokus pada tiga program prioritas yang terintegrasi, mencakup tata kelola sistem register sosial ekonomi, perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, serta peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan.
“Melalui sinergi, keunggulan, profesionalisme, empati, dan kekompakan, Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) III bertekad untuk menjalankan misi BPK yang bermartabat dan bermanfaat, serta menjadi teladan dalam mengawal pembangunan manusia di Indonesia,” ujar Anggota III BPK.
Program-program prioritas yang akan dikawal dan diawasi BPK meliputi peningkatan mutu pendidikan, pemberian makan bergizi gratis di sekolah, penguatan pendidikan vokasi, pengendalian penyakit endemik, hingga perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia.
“BPK akan bersinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memastikan pemerataan layanan, ketepatan sasaran, serta optimalisasi anggaran negara demi terwujudnya Indeks Modal Manusia (IMM) yang ditargetkan akan terus meningkat pada tahun 2025,” jelasnya.
Untuk mendukung pemeriksaan ini, BPK akan bekerja sama dengan berbagai entitas pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial, serta Pemerintah Daerah.
Dengan mengedepankan sinergi, komunikasi, dan solusi berbasis data, BPK optimis dapat mengawal langkah pemerintah menuju transformasi sosial untuk mewujudkan manusia Indonesia unggul pada 2045. “BPK bermartabat dan bermanfaat harus menjadi leading by example dalam pemeriksaan keuangan negara,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III, Dede Sukarjo, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, Inspektur Jenderal, Suwarni Dyah Setyaningsih, dan para pemeriksa pada Ditjen PKN III.