Senin, 26 Juli 2010, Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Keuangan Negara (Kaditama Binbangkum) BPK RI, Hendar Ristriawan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Ruang rapat komisi II Gedung Nusantara, Jakarta. Rapat ini membahas mengenai Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi, serta masalah aktual lainnya terkait dengan Progres Penyelesaian RPP dan tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.
Pembahasan Reformasi Birokrasi dilaksanakan bersama-sama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, E.E. Mangindaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Mulia P Nasution, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung, Rum Nessa. Dalam kesempatan ini, Kaditama Binbangkum BPK RI didampingi oleh Inspektur Utama BPK, Nizam Burhanuddin, Kaditama Rencana Evaluasi Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan BPK RI, Daeng M. Nazier, serta pejabat lainnya di lingkungan BPK RI.
Dalam presentasinya, Kaditama Binbangkum menjelaskan ruang lingkup Reformasi Birokrasi di BPK, yaitu Kelembagaan, Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana. Kaditama juga menyampaikan perbaikan-perbaikan dan capaian-capaian yang telah dilakukan oleh BPK RI terkait dengan Reformasi Birokrasi.
Keberhasilan Reformasi Birokrasi di BPK antara lain diberikannya penghargaan oleh Pemerintah kepada BPK RI atas Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2008 dengan capaian Standar Tertinggi, Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan BPK selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2009 hasil Peer Review dari BPK Belanda terhadap 14 pemeriksaan BPK yang menyimpulkan bahwa kinerja BPK sudah memadai, positif dan sesuai dengan SPKN, Juklak dan Juknis Pemeriksaan serta sesuai dengan standar internasional dari IFAC, INTOSAI dan ASOSAI. Dengan program reformasi yang dilaksanakan secara terarah dan terencana serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara diharapkan secara bertahap dapat terwujud suatu kepemerintahan yang baik (good governance).
