Ketua BPK RI Hadi Poernomo, menyerahkan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2009 kepada Ketua DPD RI dalam Sidang Paripurna, 4 November 2009, di Jakarta. Pemeriksaan pada semester I tahun 2009 ini difokuskan pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, di samping melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Objek pemeriksaan BPK RI dalam Semester I Tahun 2009 sejumlah 491 entitas terdiri dari 382 objek pemeriksaan keuangan, PDTT meliputi 103 objek pemeriksaan dan 6 pemeriksaan kinerja. Total temuan dari 491 Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Rp33,56 triliun. Dari total temuan tersebut di antaranya adalah temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan bagi negara/daerah/perusahaan senilai Rp28,49 triliun. Selama proses pemeriksaan berlangsung dari nilai temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp525,32 miliar. Pemeriksaan keuangan atas 293 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2008 dan satu LKPD 2007 pada Semester I Tahun 2009 menghasilkan opini WTP atas 8 LKPD, WDP atas 217 LKPD, tidak wajar (TW) atas 21 LKPD, dan disclaimer atas 47 LKPD. Opini WTP diberikan BPK kepada Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Tangerang, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Pariaman, dan Kota Tangerang.
Perkembangan opini LKPD Tahun 2006 sampai dengan 2008 menunjukkan peningkatan dalam opini WTP dan WDP, dan penurunan dalam opini tidak wajar dan disclaimer. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar. Semakin meningkatnya kewajaran laporan keuangan tiap tahun, maka semakin dapat diandalkan pula laporan keuangan tersebut.
Dengan melihat tanda-tanda positif dan beberapa kemajuan yang telah dicapai, setelah IHPS I Tahun 2009 ini diharapkan pengelolaan keuangan negara akan semakin transparan dan akuntabel. BPK menghargai usaha yang dilakukan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara/daerah dan lembaga perwakilan sebagai pemegang hak budget.
