MEMPAWAH, Humas BPK – Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Akhsanul Khaq, menjelaskan peran BPK kepada Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat, pada hari Kamis (4/9). Penjelasan peran BPK yang dikemas dalam kegiatan “BPK Goes to Campus” ini mengusung tema “Penguatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045”.
Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, diperlukan kapasitas institusional pemerintahan yang andal. Presiden RI telah menegaskan bahwa ASN yang profesional dan berkarakter kuat merupakan kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu Anggota III BPK mengajak Praja Muda IPDN sebagai calon pemimpin pemerintahan di masa depan, untuk dapat berkontribusi bersama sesuai dengan perannya masing-masing.
“Pada tahun 2045, Indonesia berusia 100 tahun. Bagaimana kita bisa berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing, sebagai Praja, sebagai Direktur IPDN Kalbar, sebagai Kepala BPK Perwakilan, sebagai Direktur Jenderal, dan sebagainya, yang penting bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Anggota III BPK.
Anggota III BPK menambahkan, bahwa BPK turut serta mengambil peran dalam rangka menguatkan kompetensi ASN untuk mencapai Indonesia Emas. Peran BPK tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga sebagai pendorong reformasi birokrasi. Hal ini dilakukan melalui berbagai rekomendasi seperti perbaikan kinerja ASN, penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS), dan penataan ulang struktur organisasi serta sinergi dengan berbagai lembaga terkait.
Selain itu, Anggota III BPK juga menekankan pentingnya penguatan karakter ASN seperti religiusitas dalam konteks ASN, di mana keikhlasan dan kerja keras menjadi fondasi untuk mencapai tujuan tanpa mengambil jalan pintas. Kemandirian, nasionalisme, dan integritas merupakan pilar untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Karena kereligiusan ini sebenarnya sangat penting untuk ASN, supaya kita tidak berpikir shortcut, begitu lulus IPDN langsung ingin jadi Bupati. Jadi jangan shortcut,” tutupnya.
Turut hadir di kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III, Dede Sukarjo, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Sri Haryati, Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat, Asharizman Rozie, para pejabat struktural di lingkungan BPK, serta para dosen dan pelaksana pada IPDN Kampus Kalimantan Barat.