JAKARTA, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan komitmennya dalam mengawal program prioritas nasional di bidang pembangunan manusia untuk mewujudkan Generasi Emas 2045. Hal tersebut disampaikan Anggota III BPK Akhsanul Khaq, saat membuka workshop Pemeriksaan Tematik Nasional Pembangunan Manusia yang dilaksanakan secara daring di Jakarta, Selasa (9/9).
Anggota III BPK menyampaikan bahwa BPK menerapkan strategic based audit approach sebagai metode pemeriksaan yang berorientasi pada isu strategis dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.
“BPK akan mengawal transformasi sosial melalui pemeriksaan atas layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, serta perlindungan sosial yang adaptif. Tujuannya, agar pembangunan manusia Indonesia berjalan inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Dalam Rencana Strategis BPK 2025-2029, pemeriksaan tematik pembangunan manusia akan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Beberapa topik yang menjadi perhatian meliputi angka kematian Ibu yang tinggi, prevalensi stunting, rendahnya kualitas pendidikan, distribusi guru, data perlindungan sosial yang belum akurat, serta keterbatasan akses layanan dasar bagi masyarakat tidak mampu.
Anggota III BPK berharap, melalui pemeriksaan ini BPK dapat berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun 2029, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 pada 2024 menjadi 0,59 pada 2029.
Selain itu, Anggota III BPK juga berharap rekomendasi yang diberikan oleh BPK dapat memberikan manfaat dan dampak pemeriksaan pada pemerintah dan masyarakat.
“Saya berharap rekomendasi BPK dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki tata kelola, desain kebijakan, pola sinkronisasi dan pengendalian dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pembangunan Manusia,” ujarnya.
Oleh karena itu, Anggota III BPK mengimbau agar pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara sinergi dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh entitas terkait, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan.
Dengan langkah strategis tersebut, BPK berharap dapat memperkuat tata kelola pembangunan manusia di Indonesia, sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.
Selain narasumber internal BPK, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber eksternal, yaitu dari Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas serta dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Dirjen PKN) III, Dede Sukarjo, Dirjen PKN V, Widhi Widayat, Dirjen PKN VI, Laode Nusriadi serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK.