JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemimpin kementerian dan lembaga serta kepala daerah menjalankan sistem pengendalian internal untuk memperbaiki pelaporan keuangan. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan yang rendah mengancam minat berinvestasi dan mengurangi kemampuan efisiensi negara.
“Apalagi kalau masyarakat menilai pemerintah tidak akuntabel, mereka bisa menuntut pergantian pemerintahan, pejabat, dan sistem,” kata Sri saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi tahun 2009 kemarin.
Pemerintah, ujar Menteri, telah berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Peran aparat pengawasan internal pemerintah juga telah ditingkatkan. Namun, masih ada saja kementerian dan lembaga yang memperoleh opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Laporan keuangan kementerian dan lembaga memang semakin baik seiring dengan me-nurunnya jumlah opini disclaimer dari BPK. Hingga 2008, BPK tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan 18 kementerian dan lembaga. Jumlah itu turun dari 33 kementerian dan lembaga pada 2007.
Namun, beberapa kementerian dan lembaga penerima anggaran besar masih mendapat opini disclaimer, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pertahanan, dan Departemen Kesehatan.
Sebaliknya, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah bertambah buruk. Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini disclaimer pada 2007 mencapai 120 laporan. Naik dari 25 laporan pada 2005. Begitu pula jumlah laporan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian pada 2007 hanya ada empat laporan, jauh menurun dari 17 laporan pada 2005.
Pekan lalu, Ketua BPK Anwar Nasution menilai perbaikan sistem keuangan negara lamban. Akibatnya, periode 2004-2008, sejumlah laporan keuangan memperoleh opini disclaimer,
*Koran Tempo