BANDUNG-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurunkan petugasnya untuk memeriksa seluruh bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintan daerah (pemda) di seluruh Jawa Barat, menyusul indikasi terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan.

“Saya perintahkan kepada staf saya agar seluruh bansos, dan bantuan hibah diperiksa. Masa ada orang kaya dapat bansos, begitu juga organisasi keuangan ada yang dapat dana bansos. Itu kan tidak wajar,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Gunawan Sidauruk saat ditemui di ruang kerjanya. Jln. Surapati No 12 Kota Bandung, Jumat (3/4) lalu.

Gunawan menyebutkan, penyalahgunaan bantuan sosial dan dana hibah itu termasuk pembobolan uang negara dengan modus baru. Dia mencontohkan saat memeriksa kasus dana bantuan sosial di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Selain orang kaya men-dapat bansos, dana bansos itu tidak diterima oleh orang yang tertera dalam data penerima bantuan sosial. Dana bansos tersebut malah digunakan pejabat dan anggota dewan untuk kepentingan pribadi.

“Jadi tidak tertutup kemungkinan kasus bansos tersebut juga terjadi di seluruh pemda di Jawa Barat, makanya kami perintahkan khusus untuk memeriksa bantuan tersebut, baik yang dikucurkan oleh Provinsi Jawa Barat ataupun seluruh kota/kabupaten di Jabar,” ucapnya.

Sekolah

Pemeriksaan juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan pembangunan sekolah. Menurut Gunawan, di Provinsi Jawa Barat anggaran yang dikucurkan untuk infrastruktur cukup besar, namun pada kenyataannya banyak jalan yang rusak dan sekolah yang ambruk.

Berdasarkan informasi yang diterima BPK, menurut Gunawan, diduga ada penyalahgunaan dalam pembangunan infrastruktur itu. “Pembangunan jalan seharusnya memiliki ketebalan aspal tiga sentimeter, malah hanya satu sentimeter. Begitu juga dari bahan-bahan yang dipakai untuk rehab SD terkadang tidak layak, seperti kasus ambruknya SDN Sejahtera,” katanya.

Gunawan juga mengungkap-kan, BPK memberi perhatian terhadap pembangunan sekolah yang didanai APBN. Mengenai penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), BPK terus melakukan pemantauan dan melakukan pemeriksaan.

“Kami menurunkan tim untuk memeriksa pembangunan dan rehab SD, salah satunya memeriksa BOS di Kabupaten Tasikmalaya, Sukabumi, dan Cianjur,” ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan itu.banyak yang fiktif. Dalam kasus swakelola, temyata pemborong-nya fiktif. Begitu juga pembangunan dan rehab gedung sekolah, anggaran turun tetapi pembangunannya tidak ada. “Untuk pembangunan yang dibiayai APBJJ, kami melakukan pemeriksaan dan hasilnya diberikan ke BPK pusat,” katanya. Pemeriksaan terhadap pembangunan dan rehab sekolah untuk wilayah Jawa Barat akan dilakukan secara serentak mulai 13 April 2009 di sembilan belas pemerintah daerah (pemda) di seluruh Jawa Barat.

*Pikiran rakyat*